Sejak beberapa tahun lalu, kata Nurnas, ia telah mengingatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten agar segera melakukan normalisasi dan penanganan jembatan tersebut. Pasalnya, jembatan itu sangat dibutuhkan untuk jalur perekonomian dan akses transportasi masyarakat.
“Sampai saat ini tidak ada juga tindaklanjutnya dari pemda. Jika Batang Sani itu tidak juga dilakukan normalisasi, maka akan selalu ada musibah seperti sekarang, amblas. Sungai itu sudah dangkal. Jika tidak hujan, nyaris airnya kecil. Jika hujan, cepat meluap. Maka sejak dulu sudah saya ingatkan agar dilakukan normalisasi,” ungkap Nurnas, Rabu 3 April 2024 sebagaimana dikutip dari Mimbar Sumbar.
Kondisi tersebut, lanjutnya, bisa juga meluas ke daerahnya di Padangpariaman yang diketahui beberapa tahun terakhir sering mengalami banjir ketika hujan deras.
Untuk itu, Nurnas kembali mengingatkan pemda akan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur di daerah.
“Bisa berdampak ke Kayutanam. Dulu tahun 2013 kena di Nagari Anduring. Jembatan ambruk. Kemudian, sekitar tahun 2017 atau 2018 kena juga jembatan di Kayutanam, di jalan nasional Padang-Bukittinggi yang sudah diganti dengan yang baru,” kata anggota DPRD Sumbar Fraksi Demokrat Dapil Pariaman.
Minimnya perhatian tersebut, kata Nurnas tergambar dari anggaran infrastruktur sejak tahun 2019. Baik untuk normalisasi sungai, penangan pantai, peningkatan hingga pelebaran jalan provinsi.
“Terlalu minim anggaran yang disediakan. Dan, saya juga sudah sering suarakan. Kini, yang terkena dampaknya masyarakat juga. Ini yang saya sesalkan,” tandas Nurnas.
Politisi Demokrat itu menyampaikan perlunya Pemprov belajar pada pendahulunya dalam peningkatan infrastruktur daerah.
“Waktu zaman Kepala Dinas PU tahun 2004 sampai 2014, begitu gigih bersama DPRD Provinsi berjuang ke Kementrian PU. Kini seperti sama-sama terlena dan tidak berpikir ke infrastruktur. Sumbar minim perbaikan. Bencana yang merusak infrastruktur terus terjadi silih berganti. ” tukasnya.
Untuk itu, katanya, dengan keterbatasan anggaran daerah, sudah seharusnya gubernur memiliki para pembantu yang punya jaringan lobi ke pusat seperti masa Sabri Zakaria, Hediyanto dan Dodi Ruswandi.
“Dengan begitu, kita bisa mendapatkan dana pusat untuk menangani masalah sungai, pantai, termasuk yang perlu cepat Batang Anai mulai dari Sikayan Pasie Laweh, Pasa Usang di daerah Sukulik, Talao Mundan (belakang Coca-cola) yang sudah terus tergerus air dan berdampak ke jembatan. Jadi jangan sampai sudah terjadi bencana baru sibuk sana ke mari,” ingatnya. (*)
