"Pendistribusian bantuan beras ini akan dimulai besok (Rabu, red)" ujar Walikota Sawahlunto dalam jumpa pers di Balaikota Selasa (21 April 2020).
Walikota mengatakan ada 6 Kepala Desa yang belum menyerahkan data. Untuk itu ia minta Kepala Desa untuk mempercepat penyerahan data warga yang ekonominya terimbas Covid, agar bantuan bisa lebih cepat didistribusikan.
Deri Asta mengatakan, bantuan untuk 5000 rumah tangga ini harus segera didistribusikan, apalagi PSBB sudah harus diberlakukan mulai besok 22 April hingga 15 Mei 2020.
"Jika tidak cepat, tentu bisa menimbulkan masalah lain. Jangan sampai ada warga yang tidak makan karena PSBB ini. Dalam pendistribusiannya, beras ini akan disalurkan melalui Desa dan Kelurahan masing-masing." ucap Deri Asta.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Kota Sawahlunto Dedi Syahendri menjelaskan ada beberapa jenis bantuan untuk masyarakat terdampak Covid.
Bantuan PKH untuk masyarakat yang sudah terdata dalam sensus ekonomi. Bantuan ini didanai dari APBN kepada keluarga-keluarga miskin yang sudah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
Selain PKH, Kementerian Sosial juga mempunyai program BLT. Nilainya Rp 600 ribu per keluarga per bulan selama 3 bulan. Bantuan itu akan diberikan kepada yang tidak mendapat PKH, tidak mendapat sembako, tidak mendapat bansos khusus lainnya. Untuk bantuan BLT dari Kemensos kuota sawahlunto sebanyak 2,272.
BLT dari Pemerintah Provinsi sebesar 600.000 perbulan selama 3 bulan, Sawahlunto mendapat kuota sebanyak 665 KK.
Walikota juga menginstruksikan Pemerintah Desa menganggarkan dana penanganan Covid-19 ini, salah satunya berupa BLT Desa dianggarkan di masing2 desa melalui dana desa sebesar 600.000 perbulan. Namun hingga saat ini data dari Desa belum lengkap.
Selain itu ada juga bantuan lainnya yakni bansos Rp 600.000 melalui Kartu Prakerja dan bansos Program Keselamatan Tahun 2020 yang diluncurkan Presiden Jokowi sebagai bantuan bagi para pengemudi yang terdampak wabah Covid-19, yang disalurkan melalui Polres.
"Untuk proses pendataan, Pemko melibatkan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), RT dan RW setempat, sehingga data penerima tidak tumpang tindih." tutup Dedy (ris)
