Asosiadi meminta gubernur turun tangan untuk sejumlah regulasi dalam tata niaga gambir. Di antaranya revitalisasi tata kelola gambir, percepatan hilirisasi dan pengaturan harga yang memihak pada petani.
Kepada gubernur, Inisiator APG Pessel, Asril Encik menyampaikan beberapa catatan penting yang harus menjadi perhatia.
Ada lima masalah yang disampaikan. Pertama, masih terkendalanya percepatan hilirisasi industri gambir. Bahkan sudah terjadi hulurisasi produksi gambir dengan dijualnya daun gambir oleh petani kepada Pengusaha Gambir.
Kedua, perlunya pengaturan tata niaga atau perdagangan gambir yang terindikasi sudah masuk dalam kategori Monopoli dan Kartel.
Ketiga, Peningkatan kualitas produksi.
Keempat, belum ditetapkannya harga Dasar, yang sesuai dengan nilai nominal jerih payah Petani dan tidak memenuhi besarnya biaya kebutuhan dasar, sesuai dengan kebutuhan Hidup Layak (KHL)
Kelima, tidak adanya harga transaksi yang berdasarkan fluktuasi harga pasar gambir dunia.
"Karena gambir merupakan komoditi ekspor, maka harga transaksi gambir harus mengikuti perkembangan harga gambir di pasar dunia" kata Encik.
Disampaikan, kondisi saat ini penetapan harga dasar dan harga transaksi ini penting, karena selama ini harga gambir dipasaran Sumatera Barat, ditetapkan secara sepihak oleh para eksportir atau pengusaha produk gambir dan pengumpul atau toke, sehingga selama 10 tahun terakhir ini rata-rata harga gambir hanya berkisar Rp18 ribu sampai Rp30 ribu perkilogram.
Selain itu, untuk mendukung semua program diatas, APG Pessel juga meminta agar segera diterbitkan regulasi khusus di Sumatera Barat, sebagai provinsi dengan jumlah ekspor gambir terbesar nasional, terkait tata niaga gambir.
Gubernur mengapresiasi APG Pessel yang telah proaktif memberikan masukan pada pemerintah terhadap kondisi petani gambir di Sumbar.
Untuk diketahui, saat ini di Pessel terdapat lahan produktif gambir seluas 5537 hektar dengan produksi mencapai 3014 ton per enam bulan. Sektor ini mampu menyerap 9418 tenaga kerja.
Demikian Siaran Pers yang disampaikan Dinas Kominfotik Sumbar. (in).
