Kepala Perwakilan BPKP Sumbar Dessy Adin menyerahkan buku Laporan Hasil Pengawasan 2021 kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi
Padanginfo.com-PADANG-Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera
Barat Dra. Dessy Adin, MM, MSi, CA mengatakan ada 8 pedoman pengawasan harus
dipatuhi penyelenggara pemerintahan. Kedelapan muatan ini menjadi isu strategis
dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih.
Kepala Perwakilan BPKP Sumbar itu
mengatakan ketika menyampaikan Laporan
Hasil Pengawasan Tahun 2021 kepada Gubernur Mahyeldi, Senin, 31 Januari 2022 di
Gubernuran.
Laporan Hasil
Pengawasan Tahun 2021 tersebut diterima secara langsung oleh Buya Mahyeldi
dengan didampingi oleh Plt. Inspektur Provinsi Sumatera Barat Betty Vetria.
Dijelaskan Dessy, Dessy
Adin, delapan muatan isu strategis meliputi Pengelolaan Keuangan Daerah, Agenda
Prioritas Pengawasan Daerah (APPD), Perlindungan Menghadapi Pandemi, Percepatan
Pemulihan Ekonomi, Peningkatan Ketahanan Nasional, Pemerataan Pembangunan yang
Berkeadilan (Akuntabilitas Keuangan Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa),
Peran Korporasi Negara dan Daerah dalam Memulihkan Ekonomi, serta
Penguatan Good Goverment Governance dan Pengendalian Kecurangan di
Wilayah Sumbar.
“Jadi, setiap
penyelenggara pemerintahan harus memperhatikan hal ini. Harus transparansi dan
akuntabilitasnya jelas,” katanya.
Memperhatikan delapan
muatan yang disampaikan, Gubernur Mahyeldi mengatakan, dalam penyelenggaraan
pemerintahan, sebagai kepala daerah ia sangat merespon sekali. Terutama terkait
isu ketahanan pangan.
Menurut gubernur,
laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Pemprov Sumbar dalam
meningkatkan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan serta pembangunan
dan juga memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan strategis.
Demikian Siaran Pers
yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Pemprov Sumbar. (in).
