Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra DT Rajolelo didampingi Ketua Komisi V Zulkenedi Said menerimam cindramata dari Kepala Bappeda Bali (ist)
padanginfo.com-BALI- Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Zulkenedi Said saat dihubungi mengatakan, tujuan kunjungan ke Bali untuk mengetahui strategi daerah itu dalam kebijakan pembangunan infrastruktur prioritas untuk mendukung transformasi ekonomi tahun 2023.
Kunjungan ke Bali, Komisi IV DPRD Sumbar disambut oleh Pejabat Fungsional Perencana Bappeda Bali Sudiarsa Putu Astawa, Senin (25/7/2022)
Dia menjelaskan ada beberapa hal yang bisa ditiru dari Provinsi Bali agar bisa diterapkan di Sumbar, salah satunya membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat. Selain desain pembangunan yang terencana, hubungan harmonis kepala daerah Bali dengan pemerintah pusat selalu memberikan menguntungkan pembangunan, sehingga dana-dana infrastruktur bisa terealisasikan.
"Jadi apapun bentuk kebutuhan penunjang potensi pariwisata Bali yang mendunia, pemerintah pusat selalu memenuhi. Beda dengan Sumbar yang tidak terlalu optimal akan hal itu , " katanya.
Dia mengatakan potensi Sumbar pada sektor pariwisata tidak kalah dengan Bali, namun ada beberapa hal yang harus diterapkan agar bisa sejajar, pertama budaya masyarakat yang sadar akan kenyamanan pengunjung, konsistensi pembangunan yang terencana tahap demi tahap, terakhir kolaborasi bersama pemerintah pusat agar ditunjang dengan anggaran yang cukup.
"Memang secara politik Bali memiliki relevansi dengan pemerintah pusat, meski kondisi berseberangan jangan sampai tidak ada upaya untuk menguntungkan pembangunan Sumbar," katanya.
Diakuinya, meski pariwisata Sumbar tidak kalah dengan Bali namun kita belum terkelola dengan baik, beda dengan Bali. Dari segi infrastruktur juga kurang memadai, sehingga akses menuju tempat wisata tidak nyaman.
Karakteristik masyarakat juga mempengaruhi, jumlah penduduk Bali pada kisaran 4,3 juta jiwa, namun wisatawan yang datang ke Bali bisa mencapai 21 juta setiap tahun.
Sementara itu Sekertaris Komisi IV DPRD Sumbar Suharjono mengatakan, tidak hanya mengoptimalkan anggaran pemerintah pusat Provinsi Bali dalam pembangunan pariwisata, namun juga dana luar negeri. Pada tahun ini, Bali mendapatkan pinjaman Rp 500 miliar dari Amerika, dana itu diberikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang ada di Bali.
"APBD daerah itu berkisar Rp 5,3 triliun, namun pembangunan terus berkesinambungan. Bahkan adanya wacana-wacana strategis untuk menunjang potensi daerah salah satunya akan memintadahkan bandara,"katanya.(in)
