Ketua DPRD Sumbarpadanginfo.com-PADANG– Ketua DPRD Sumbar, Muhidi meminta proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar periode 2025–2028 harus dijalankan secara terbuka, profesional, dan berintegritas. Ia berharap panitia seleksi dapat menghadirkan figur-figur yang tidak hanya memahami regulasi penyiaran, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap dinamika lokal dan tantangan digitalisasi media.
Menurut Muhidi, KPID memiliki peran yang sangat strategis dalam era disrupsi informasi saat ini. Selain sebagai pengawas siaran, lembaga ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui literasi media dan promosi produk lokal.
“Proses seleksi ini harus transparan dan akuntabel agar melahirkan komisioner yang benar-benar berintegritas, independen, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Muhidi, Minggu (29/6/2025), di Padang.
Muhidi yang juga politisi PKS menyampaikan bahwa KPID seharusnya mampu bertransformasi menjadi mitra pembangunan daerah. Menurutnya, penyiaran tidak boleh sekadar menjadi ruang hiburan, melainkan juga media edukatif dan ekonomi yang memberdayakan.
“Kita ingin penyiaran menjadi sarana edukasi, promosi UMKM, dan penggerak ekonomi lokal,” ujarnya.
Ia mencontohkan, media penyiaran harus menjadi etalase kuliner, kerajinan, serta pariwisata Sumbar yang kaya potensi. Dalam hal ini, peran KPID sangat penting untuk mendorong kolaborasi produktif antara pelaku UMKM dan lembaga penyiaran.
KPID juga dinilai perlu memperkuat literasi digital masyarakat sebagai benteng dari pengaruh negatif konten asing serta menjaga nilai-nilai kebangsaan. Untuk itu, seleksi calon anggota KPID harus menghadirkan figur yang tidak hanya memiliki kapabilitas teknis, tetapi juga semangat pengabdian dan orientasi pelayanan publik
