padanginfo.com-PADANG-Jumlah penduduk miskin di kota Padang tinggal 40 ribu jiwa atau 4,06 persen dari sekitar 800 jiwa warga kota. Pemko Padang bertekad untuk menekan angka gradasi hingga persen.
Harapan itu disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran dalam rapat pencegahan kemiskinan di aula Abu Bakar Djaar, Balai Kota Aiapacah, Senin 8 September 2025.
Rapat dipimpin Wali Kota Padang Fadly Amran dan dihadiri Wakil Wali Kota Maigus Nasir sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), BAZNAS, Balai Pelatihan Vokasi, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat ini menjadi momen untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
Dalam laporannya Ketua TKPK Maigus Nasir mengatakan, berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Kota Padang berada di angka 4,06 persen, atau menurun 0,11 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk kemiskinan ekstrem, Kota Padang bahkan diklaim telah mencapai 0 persen. Meskipun demikian, masih ada sekitar 40.000 jiwa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terdata.
Program-program yang disusun pemerintah menargetkan graduasi atau pelepasan masyarakat dari status kemiskinan.
Kriteria graduasi meliputi peningkatan pendapatan, jaminan pendidikan dan kesehatan, perumahan layak huni, kepemilikan aset produktif, serta kemandirian dari bantuan sosial.
"Kondisi sebelum graduasi adalah pendapatan tidak tetap di bawah UMK, anak putus sekolah, atau rumah tidak layak huni," jelas Maigus.
"Setelah graduasi, mereka diharapkan memiliki pendapatan tetap di atas UMK, anak-anak bersekolah, serta memiliki aset produktif seperti warung atau sawah," sambungnya.
Pemerintah Kota (Pemko) Padang telah menjalankan berbagai strategi untuk mencapai target tersebut. Untuk mengurangi beban pengeluaran, misalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perikanan dan Pangan mengalokasikan anggaran sekitar Rp19,6 miliar untuk program seperti pemberian seragam dan LKS gratis, bantuan beras, serta makanan bergizi untuk pelajar dan ibu hamil.
Sementara itu, untuk meningkatkan pendapatan, telah dianggarkan Rp1,5 miliar untuk peningkatan keterampilan kepemudaan.
Maigus Nasir menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Ia meminta BAZNAS untuk segera melakukan verifikasi dan mengalihkan program yang sudah diambil alih oleh APBD, seperti beasiswa, ke program produktif lain seperti pemberian modal kerja.
Menanggapi paparan TKPK itu, Wali Kota Fadly Amran menyoroti pentingnya perencanaan dan data yang akurat.
Ia berharap program yang dijalankan OPD tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi melalui koordinasi TKPK.
"Kalau kita lihat dari instruksi Presiden sudah jelas, sasaran dan strategi. Sebenarnya kita tinggal mengikuti apa yang sudah menjadi arahan," kata Fadly.
Ia juga menyoroti tantangan dalam mencapai target graduasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat, yakni sebanyak 4.079 jiwa pada 2025.
"Ini yang perlu kita dalami. Siapa yang bertanggung jawab? Program itu menyasar siapa? Apakah yang 4.000 ini atau tidak?" katanya.
Fadly Amran menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinkronisasi data dan perencanaan yang matang.
"Tanpa itu, kalau misalnya Dinas Sosial menjalankan programnya sendiri, Dinas Perdagangan sendiri, akhirnya tidak sinkron. Itulah mengapa TKPK sangat penting," tegasnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal yang kuat bagi Kota Padang untuk memastikan setiap program yang dijalankan tidak hanya sekadar memenuhi target, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat, membawa mereka selangkah lebih maju menuju kemandirian ekonomi.(Diskominfo/in)
