Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye bersama Osman Ayub dan Jupri. Hadir langsung Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, unsur Forkopimda, anggota dewan, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta pimpinan instansi terkait.

Sidang paripurna ini membahas tiga agenda utama, yakni penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, serta penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.


Dalam Propemperda 2027, Pemko Padang mengusulkan 19 Ranperda. Rinciannya terdiri atas tiga Ranperda rutin pengelolaan keuangan daerah, yakni Pertanggungjawaban APBD 2026, Perubahan APBD 2027, dan APBD 2028, serta 13 Ranperda lanjutan, di antaranya Pengelolaan Sampah, Penyandang Disabilitas, Kawasan Tanpa Rokok, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2026–2055.

Selain itu, terdapat tiga Ranperda baru yang diusulkan, meliputi Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Perkotaan, serta Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Perkotaan.


Wali Kota Padang Fadly Amran mengapresiasi persetujuan dan dukungan seluruh fraksi di DPRD terhadap APBD 2027. Ia menegaskan, di tengah keterbatasan ruang fiskal, Pemko Padang tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik sambil mencari alternatif pendanaan yang berkelanjutan.


“Kita terus berupaya mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar (smart city) dan kota sehat, berlandaskan agama dan budaya menuju kota maju dan sejahtera. Karena itu, kita akan memastikan APBD Kota Padang diarahkan untuk melaksanakan program yang dapat mewujudkan kejayaan Kota Padang,” kata Fadly.

Menurut Fadly, arah belanja pembangunan ke depan juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi warga melalui revitalisasi sejumlah kawasan andalan dan pusat perdagangan.


“Kita memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan saat ini harus mampu membuka sektor-sektor pertumbuhan ekonomi baru. Pasar Raya Padang, Kota Tua, kawasan pinggir pantai, dan gastronomi merupakan potensi yang harus terus kita kembangkan,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Fadly berharap kerja sama eksekutif dan legislatif terus terjaga dalam mengawal pelaksanaan anggaran maupun pembahasan regulasi daerah.

“Kami berharap penyusunan kebijakan anggaran maupun pembentukan produk hukum daerah dapat terlaksana dengan baik, sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Padang,” tutupnya. (**)