padanginfo.com-PADANG- Senator Jelita Donal menyayangkan lambannya Pemprov Sumbar merespon berbagai program pemerintah pusat. Sementara provinsi lain sudah melakukan program makan bergizi gratis (MBG).
Ia mendesak Gubernur Mahyeldi agar aktif merespon program Nasional terutama yang berkaitan dengan sektor pendidikan juga ketahanan pangan bagi perkembangan anak usia dini.
Demikian diungkapkan anggota DPD RI dapil Sumatera Barat dalam bimtek dengan tema: Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Terkait Ketahanan Pangan: Langkah Strategis Dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah.
Bimtek digelar di kantor DPD perwakilan Sumbar di Padang, Senin ( 16/6/2025). Kegiatan ini dihadiri Dinas kesehatan Sumbar, BAPPEDA Sumbar, Dinas Pangan Sumbar, Biro Hukum pemprov Sumbar, UMKM MBG Pemilik Dapur dan Yayasan Asmaul MBG.
Jelita Donal melihat kelambanan pemprov merespon berbagai program pusat disebabkan setelah dievaluasi ternyata menyangkut komunikasi serta koordinasi teknis belum terarah.
Akibat hal ini, yang dirugikan adalah masyarakat Sumbar yang sedang membutuhkan.
Jelita Donal yang kerap disapa ustad Jel mengatakan,ketika dirinya ikut rapat dengan menteri soal sekolah Rakyat, ia memprotes kenapa Sumbar tidak ada, sementara Provinsi lain ada yang dapat 20 sekolah?
"Tidak ada permintaan dari Sumbar Buya, jawab mereka. Akhirnya setelah didesak saat itu juga maka dapat jatah 1 untuk Sumbar namun akan diusahakan 2 sekolah rakyat".
Jel menjelaskan,anggota DPD adalah wakil daerah di pemerintahan Pusat. Ia berbeda dengan wakil rakyat. Daerah itu meliputi, setidaknya tiga unsur yaitu; Rakyat, Pemerintah dan Wilayah.
"Jika Pemerintah Daerah tidak memberdayakan peranan Anggota DPD, komunikasi sulit dihubungi, sinergi tidak terbangun, maka Sumbar akan terus disalip oleh provinsi lain dalam berbagai hal kemajuan, termasuk program pemerintah pusat," pungkas Wakil Ketua Komite III DPD RI itu (al)
