Saat ini pemerintah pusat belum menetapkan 3 provinsi yang dilanda musibah banjir dan longsor sebagai bencana nasional
Untuk itu Jelita Donal meminta 3 Gubernur tersebut harus kompak mendesak pemerintah pusat. Salah satu syaratnya 3 provinsi itu harus sepakat membuat surat pernyataan ke pemerintah pusat bahwa daerah mereka yang hancur diterjang musibah tidak mampu mengatasi masalah bencana yang sangat besar itu.
"Gubernur Aceh, Sumut dan Sumbar harus menyatakan ke pemerintah pusat ketidaksanggupan mengatasi masalah ini. Infrastruktur jalan, jembatan hancur dan putus, pemukiman warga hanyut diseret arus, lahan pertanian tertimbun longsor juga ternak-ternak. Belum lagi jumlah nyawa yang meninggal. Untuk memulihkan kerusakan itu harus menjadi perhatian pusat," ujar Jelita Donal di sela-sela kegiatan menyerahkan paket sembako bagi korban bencana di salah satu titik di daerah Kuranji Padang, Rabu (3/12/2025)
Akibat jembatan putus dan badan jalan tertimbun longsor berdampak terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat
Menurut Jelita Donal musibah ini telah menjadi skala nasional dan harus diatasi dengat cepat. Ia khawatir, jika terjadi musim hujan berikutnya tidak ada jaminan untuk tidak terulang bencana yang sama
Wakil Ketua Komite III DPD RI itu meminta, saatnya rakyat mengevaluasi terhadap kebijakan- kebijakan pemerintah pusat, terutama didalam memberi izin tambang, izin penebangan hutan. Bencana yang terjadi disebabkan kerusakan lingkungan. Ini akibat disentralisasi di pusat.
"Saya sebagai senator Sumatera Barat meminta izin tambang dan izin penebangan hutan harus dikembalikan ke daerah. Selama ini kami yang menerima musibah saja maka kembalikan izin itu ke daerah," tegas Jelita Donal (ak)
