padanginfo.com-PADANG- Senator Jelita Donal melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Kamis (30/7/2026). Pertemuan dihadiri dari
Dinas Pendidikan Sumbar; Kepala SMAN 2 Padang, Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKD, Sekretaris BKD, Kepala Sekolah SMAN 2 Padang dan Kepala TU Puskesmas Ulak Karang
Dalam pertemuan itu peserta menyampaikan harapan dan masukan, diantaranya:
Masukan yang disampaikan terkait persoalan terkait Isu pemberhentian, gaji tidak layak, gaji macet tentang pegawai paruh waktu, Non Honorer, Honorer dan P3K.
Juga Sumbar membutuhkan lebih banyak dokter dan dokter spesialis. Sementara daerah kurang mampu disegi pembiayaan. Sementra P3K kurang diminati oleh para dokter.
Disegi Pendidikan, Kota Padang kekurangan banyak Guru Kelas dan petugas kebersihan. Guru PAI dan Guru PJOK kota Padang juga banyak kekurangan.
Ditingkat SMP sekolah banyak kekurangan Guru PAI, Bahasa Indonesia, PPKN dan PJOK.
Jelita Donal, Anggota DPD RI Sumatera Barat mengapresiasi saran dan masukan dari peserta.
Ia mengatakan, kunjungan kerja ini guna mencari tahu masalah dan keberhasilan kepegawaian di masing-masing bidang tugas.
Dengan demikian, semua masukan dan saran akan di sampaikan kepada gubernur, walikota dan bupati. "Saran bapak-ibu akan saya sampaikan pada Gubernur agar dapat diteruskan kepada wali kota dan bupati," ujar anggota DPD RI asal dapil Sumbar.
Ia juga menyampaikan masalah ini ke pemerintah pusat, terkait masalah kesehatan dan pendidikan
"Ya, kita akui banyak masalah dibidang Pendidikan dan Kesehatan Sumbar yang menjadi pekerjaan rumah gubernur. Dan masalah ini juga saya bahas di DPD RI," ujarnya.
Ia menambahkan di bidang kesehatan Sumbar kekurang dokter dan spesialis serta dibidang pendidikan masih ditemukan bangunan sekolah yang tidak layak
Wakil Ketua Komite III DPD RI juga meminta , Pemprov bergerak aktif membangun peningkatan pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah dapat menunjang kesejahteraan guru dan pegawai honor. Sehingga tidak terlalu banyak tergantung pada pendanaan pusat, seperti contoh Jakarta dan Jabar yang hari ini sudah menawarkan dana investasi ke provinsi lainnya. (ak)
