padanginfo.com-— Wali Kota Padang Fadly Amran meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan dukungan penuh terhadap pemeriksaan pendahuluan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Fadly menekankan agar seluruh data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa tersedia secara lengkap dan tepat waktu.
Hal itu disampaikan Fadly Amran saat menerima Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar dalam Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (14/9/2026).
Menurut Fadly, pemeriksaan tersebut harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Padang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan serta akuntabel.
“Pemeriksaan ini bukan sekadar kewajiban, tetapi momentum untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan sejalan dengan Program Unggulan (Progul) Padang Amanah. Saya meminta seluruh kepala OPD mendukung penuh proses ini agar berjalan lancar dan hasilnya semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemko Padang,” ujar Fadly.
Ia juga meminta seluruh OPD menjadikan catatan dan evaluasi hasil pemeriksaan sebagai bahan perbaikan bersama. Persoalan yang pernah ditemukan, kata dia, tidak boleh kembali terulang meskipun terjadi pergantian pimpinan atau pejabat di lingkungan perangkat daerah.
“Catatan dan evaluasi harus menjadi perhatian bersama agar persoalan yang pernah ditemukan tidak kembali terulang. Ketidaktahuan terhadap aturan bukan alasan, karena setiap pimpinan harus memahami dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya,” katanya.
Fadly turut mendorong OPD mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan program, terutama program unggulan dan kegiatan dengan nilai anggaran besar.
Jika terdapat keraguan terkait aspek regulasi atau mekanisme pelaksanaan, ia meminta OPD segera berkoordinasi dengan Inspektorat, Sekretaris Daerah, maupun instansi terkait untuk mencari solusi sesuai ketentuan.
“Kita harus mengutamakan pencegahan. Jika ada program atau kegiatan yang diragukan, segera konsultasikan agar dapat dicarikan solusi sesuai aturan sebelum menjadi temuan,” ujar Fadly.
Dalam kegiatan tersebut hadir Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Plt Kepala BPKAD Kota Padang Elvira, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
Sementara itu, Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar dipimpin Pengendali Teknis I Yunaldi bersama Ketua Tim Pemeriksa Sri Katana Sembiring dan sejumlah anggota.(*/ak)
