padanginfo.com-PADANG-Senator Jelita Donal menuding kalangan swasta yang mengelola makanan bergizi (MBG) untuk pelajar di daerah hanya mencari keuntungan saja dan cendrung melanggar aturan.
"Kasus keracunan makanan yang terjadi akibat minimnya pengawasan dari penggelola. Target mereka bisnis dan meraup keuntungan saja tanpa melakukan pengawasa," ujar Jelita Donal
Wakil Ketua Komite III DPD RI itu mengatakan ketika melakukan sosialisasi terkait MBG di Padang, Jumat (17/10/2025).
Pertemuan ini dihadiri Kadis Dinkes Provinsi Sumbar, Kadis Kesehatan Padang, Kadis Kesehatan Agam, Balai POM, Koordinator SPPI regional SUMBAR Rahmat Ihksan,Tim DPD RI, Puskesmas Padang Timur dan undangan lainnya.
Banyak masalah yang timbul akibat pengawasan yang kurang sehingga kadang MBG terlambat pendistribusian ke sekolah, malah saking lama menunggu terpaksa pulang
Jelita Donal mendesak pemerintah pusat mengevaluasi program MBG tersebut. Untuk itu sebaiknya MBG kedepan berada dibawah pengawasan pemerintah daerah, karena rakyat di daerahnya sangat mudah melakukan kordinasi dengan dinas terkait
Jika petugas pengawasan MBG bukan ASN maka ia tidak akan punya power tidak punya 3nufd6h beban tanggung jawab di lapangan.
Jelita Donal menjelaskan, yang pertama kali mencicipi MBG adalah anggota pada rapat Komite DPD RI sehingga anggaran 10.000 per porsi kita naikkan menjadi 15.000 per porsi. Sudah diuntungkan para mitra namun kasus-kasus yang melanggar SOP ini sangat mengecewakan kami.
Seperti diketahui, MBG itu Program Presiden yang cukup efektif untuk membangun ekonomi rakyat bawah dan meningkatkan gizi generasi muda.
"Seharusnya yang menjadi target utama adalah sekolah-sekolah yang jauh di pedesaan atau dilingkungan masyarakat menengah kebawah. Namun misi bisnis akhirnya merusak nilai luhurnya,"katanya
Sementara, Kadis Dinkes Sumbar dr. Aklima.MPH mengatakan, hanya satu SPPG yang sudah memegang IKL (inspeksi kesehatan lapangan) di SUMBAR, yaitu SPPG Sawahlunto.
" Harus ada petugas sanitarian disamping ahli gizi. Harus ada BGN ditiap Kabupaten Kota.
4SPPI disegi pengalaman sepertinya belum mampu mengelola MBG.Tenaga Ahli Gizi dan SPPI masih minim pengalaman karena masih muda-muda," kata dr. Aklima
Ia menambahkan , Dinkes tidak diberikan kewenangan terhadap MBG tetapi ketika terjadi kasus maka Dinkes yang jadi sasaran terkait izin SPPG.
Kadis Kesehatan Agam, Hendri mengatakan,
keracunan MBG di Agam disebabkan karena kesalahan SPPG yang diduga melanggar SOP sehingga ada temuan bakteri yang menyebabkan keracunan.
Juga dapurnya kurang hiegenis dan tidak patuhi standar pengelolaan.
Jelita Donal mengatakan masukan dan berbagai masalah yang disampaikan dari lembaga terkait akaqn menjadi materi bahasan di DPD RI (ak)
