padanginfo.com-PADANG- Persoalan pertanahan menjadi salah satu tantangan penting dalam pembangunan Kota Padang. Mulai dari kepastian status kepemilikan hingga potensi tumpang tindih lahan, berbagai persoalan membutuhkan koordinasi lintas instansi agar tidak menghambat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menyadari pentingnya hal tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan Kantor Pertanahan Kota Padang melalui pertemuan silaturahmi bersama Kepala Kantor Pertanahan yang baru, Hasan Basri, di Rumah Makan Sederhana, Jumat (6/11/2026).
Pertemuan tersebut bukan sekadar ajang mempererat hubungan kelembagaan. Momentum ini sekaligus menandai pergantian kepemimpinan Kantor Pertanahan Kota Padang, setelah Hanif mendapat amanah baru sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada akhir Oktober 2026.
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk terus membangun kerja sama yang erat dengan Kantor Pertanahan, terutama dalam menangani berbagai persoalan pertanahan yang membutuhkan koordinasi dan penyelesaian bersama.
Menurut Fadly, sinergi kedua lembaga sangat penting untuk mendukung kelancaran pembangunan daerah sekaligus memberikan kepastian dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Hasan Basri sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang yang baru. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Hanif atas kerja sama dan kontribusinya selama bertugas di Kota Padang,” ujar Fadly.
Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan memiliki peran strategis. Apalagi, Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang memiliki dinamika pembangunan dan persoalan pertanahan cukup kompleks.
Karena itu, Maigus berharap komunikasi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat semakin ditingkatkan, sehingga berbagai persoalan pertanahan tidak berlarut-larut dan dapat ditangani melalui langkah bersama.
“Kami berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemko Padang dan Kantor Pertanahan semakin kuat, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan,” ungkap Maigus.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Hasan Basri menyatakan kesiapannya melanjutkan berbagai program positif yang telah dirintis oleh pendahulunya.
Ia juga menempatkan penanganan persoalan pertanahan, khususnya tumpang tindih lahan, sebagai salah satu perhatian utama dalam menjalankan tugasnya di Kota Padang.
“Berbagai program positif yang telah dirintis Bapak Hanif akan kita lanjutkan dan tingkatkan agar Kantor Pertanahan Kota Padang semakin maju, serta mampu meminimalkan berbagai persoalan pertanahan di Kota Padang,” kata Hasan.
Komitmen tersebut menjadi bagian penting dari kesinambungan pelayanan pertanahan. Dengan koordinasi yang semakin kuat, diharapkan potensi persoalan administrasi maupun tumpang tindih lahan dapat diantisipasi lebih awal.
Di sisi lain, Hanif menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang atas dukungan dan kerja sama selama dirinya mengemban tugas di Kota Padang.
Ia berharap hubungan baik antara Pemko Padang dan Kantor Pertanahan tetap terjaga, meskipun dirinya kini mendapat penugasan baru di Kota Medan.
“Terima kasih kepada Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota beserta jajaran atas sinergi yang telah terjalin selama saya bertugas. Semoga sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus berlanjut dan semakin kuat ke depannya,” tuturnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Melalui pergantian kepemimpinan ini, Fadly Amran berharap hubungan kelembagaan yang telah terjalin tidak hanya dipertahankan, tetapi juga semakin produktif dalam menjawab persoalan pertanahan.
Bagi Kota Padang, kolaborasi pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan menjadi salah satu fondasi penting untuk menghadirkan kepastian hukum atas tanah, menjaga kepentingan masyarakat, serta memastikan pembangunan berjalan lebih tertib dan berkelanjutan.(**)
