padanginfo.com-PADANG- Paripurna DPRD Sumbar menjadi sorotan publik setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Jumat (3/10/2025) di ruang sidang utama DPRD Sumbar.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, didampingi Wakil Ketua Iqra Chissa serta Sekretaris Dewan Maifrizon. Gubernur Mahyeldi Ansharullah bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forkopimda turut hadir mengikuti jalannya paripurna.
Dalam forum ini, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan politik mengenai arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, serta evaluasi program tahun sebelumnya. Nanda Satria menegaskan bahwa penyampaian pandangan umum bukan sekadar formalitas, tetapi catatan penting bagi pemerintah provinsi dalam menyempurnakan Ranperda APBD 2026.
“Pandangan umum fraksi menjadi bahan masukan berharga agar APBD 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Sumatera Barat,” ujarnya.
Fraksi Partai Golkar menyoroti masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah. Dari total pendapatan Rp6,150 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp2,926 triliun atau 47,5 persen, sementara transfer pusat mencapai Rp3,180 triliun atau 51,7 persen.
“Komposisi ini mengindikasikan ketergantungan fiskal Sumbar masih cukup tinggi,” kata juru bicara Fraksi Golkar.
Fraksi Partai Gerindra menilai rancangan APBD telah sejalan dengan KUA-PPAS 2026, dengan proyeksi surplus Rp10 miliar. Meski demikian, Gerindra berharap pendapatan daerah bisa terus ditingkatkan pada tahap pembahasan.
“Kondisi surplus patut diapresiasi, namun potensi pendapatan masih dapat dioptimalkan,” ungkap jubir Fraksi Gerindra.
Fraksi PKS memberi catatan pada ruang fiskal yang sempit akibat penurunan signifikan alokasi transfer dari pusat. Menurut mereka, kondisi ini menuntut strategi refocusing agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Pengurangan TKD bukan sekadar angka, melainkan berdampak nyata terhadap kemampuan daerah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ujar jubir Fraksi PKS.
Fraksi Demokrat menyoroti penurunan pendapatan daerah sebesar 1,97 persen dibanding APBD 2025. Penurunan ini, kata mereka, mengisyaratkan perlunya strategi optimalisasi pendapatan yang lebih inovatif agar pelayanan tetap berjalan baik.
Sementara Fraksi NasDem meminta penjelasan pemerintah mengenai proyeksi capaian nilai SAKIP 2026, terutama terkait efektivitas reformasi birokrasi dan penganggaran berbasis hasil.
“Nilai SAKIP tinggi harus diterjemahkan ke dalam efisiensi anggaran dan outcome yang dirasakan masyarakat,” ujar jubir Fraksi NasDem.
Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menekankan perlunya langkah konkret untuk mewujudkan tema APBD 2026, yakni “Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Mereka menyoroti strategi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan serta memastikan program tepat sasaran.
“Langkah konkret harus efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sumbar,” tegas jubir PDI Perjuangan dan PKB.
Fraksi PAN menyoroti pengurangan transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 hingga Rp429,173 miliar. Mereka meminta pemerintah menjelaskan inovasi dan terobosan agar pembangunan serta program unggulan tidak terganggu.
“Jumlah ini relatif besar dan akan menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan pemerintahan,” kata jubir PAN.
Menanggapi beragam pandangan tersebut, Gubernur Mahyeldi menegaskan pemerintah provinsi akan menindaklanjutinya secara serius.
