padanginfo.com-PAYAKUMBUH- Buntut pemanfaatan tanah ulayat nagari Pasar Syarikat Kota Payakumbuh tak kunjung usai. Hari Senin (5/1/2026) diberitakan Pemko Payakumbuh telah menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan dengan Niniak Mamak dua nagari yaitu Koto Nan Godang dan Koto Nam Ompek, namun penolakan dari Niniak Mamak Nagari Koto Nan Ompek kembali muncul dan tegas menganggap kesepakatan tersebut tidak pernah ada.
Sikap keras itu disampaikan kepada media hari Senin (5/1/2026) malam oleh Guru Adat Dt. Parmato Dirajo Ati Omeh, Sekretaris Tim Aset Nagari Dt. Simarajo Lelo, Ir. Almaisyar Dt. Bangso Dirajo Nan Kuniang, Tedy Dt. Mangkuto Dirajo, Dr. Wendra Yunaldi, SH.,MH dan Dr. Anton Permana, SIP.,MH Dt. Hitam. Berikut rincian penolakan yang disampaikan dalam bentuk siaran pers.
Menurut Guru Adat Dt. Parmato Dirajo Ati Omeh kesepakatan sebagian Niniak Mamak Nagari Koto Nan Ompek yang dilakukan dengan Pemko Payakumbuh itu telah menyalahi aturan adat yang berlaku dalam adat salingka nagari terkait tanah ulayat.
"Keputusan tertinggi ada pada musyawarah dan mufakat adat yang diadakan oleh Urang Ompek Jiniah, yaitu Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai serta Bundo Kanduang di atas Balai Adat. Artinya, Ka Ompek Suku tidak bisa sepihak mengambil keputusan tanpa mandat dan mufakat dari nagari," kata Guru Adat Dt. Parmato Dirajo Ati Omeh.
Kemudian ditambahkan oleh Sekretaris Tim Aset Nagari Dt. Simarajo Lelo bahwa Niniak Mamak yang hadir menandatangani kesepakatan dengan Pemko adalah atas nama pribadi, tidak bisa mengatasnamakan nagari.
"Bahkan ada yang masih merasa menjadi Ketua KAN hadir untuk menandatangani Akta Perjanjian, padahal dia sudah tidak menjabat lagi karena secara de facto sudah ada Ketua KAN terpilih yaitu Dt. Rajo Sinaro," kata Dt. Simarajo Lelo
Sementara itu Ir. H. Almaisyar Dt. Bangso Dirajo Nan Kuniang selaku Tuo Kampuang Nagari Koto Nan Ompek juga menambahkan, bahwa Niniak Mamak yang hadir dalam kesepakatan dengan Pemko Payakumbuh hanya mencatut nama nagari untuk kepentingan dari pihak-pihak tertentu.
Kata Almaisyar Dt. Bangso Dirajo Nan Kuniang, Rapat Pleno Nagari sudah tegas memutuskan bahwa akan tetap mengurus Sertifikat HPL untuk kepastian hukum tanah ulayat, dan itu dilakukan oleh Tim Aset Nagari yang sudah ditunjuk.
Penolakan atas kesepakatan Niniak Mamak Koto Nan Ompek dengan Pemko Payakumbuh juga disampaikan oleh Tedy Dt. Mangkuto Dirajo yang mengatakan bahwa Ka Ompek Suku ada yang menolak hadir dalam acara itu.
"Bagaimana mungkin Niniak Mamak tersebut bisa mengatasnamakan nagari, sedangkan dua orang Ka Ompek Suku menolak hadir seperti Teguh Dt. Rajo Mantiko Alam serta Noferi Dt. Bandaro Hitam. Begitu juga Ketua KAN terpilih Dt. Rajo Sinaro yang juga tidak hadir," jelas Tedy Dt. Mangkuto Dirajo.
Tokoh nasional yang juga putera asli Nagari Koto Nan Ompek Dr. H. Anton Permana, SIP.,MH juga memberikan tanggapan bahwa kesepakatan Pemko Payakumbuh dengan sekelompok Niniak Mamak dari Koto Nan Ompek tersebut tidak akan berdampak apa-apa terhadap upaya memaksakan kehendak pengurusan Sertifikat Hak Pakai untuk tanah ulayat nagari.
"Segala upaya Pemko yang memaksakan kehendaknya itu Insya Allah akan mudah dipatahkan Niniak Mamak, baik itu secara aturan hukum adat salingka nagari maupun dalam ranah pengadilan hukum positif apakah itu PTUN maupun perdata nantinya," kata Anton Permana Dt. Hitam, jebolan Fakultas Hukum Unand dan Doktoral IPDN Jakarta ini.
Bahkan praktisi hukum yang juga pakar hukum adat dari Universitas Muhammadiyah DR. Wendra Yunaldi dalam siaran persnya juga berulang kali mengatakan, bahwa langkah Pemko yang tidak berjenjang naik dan bertanggo turun dalam pemanfaatan tanah ulayat Nagari Koto Nan Ompek ini akan lemah secara hukum.
"Kalau Wali Kota Payakumbuh mau bijaksana dan diberi masukan yang benar oleh orang disekitarnya, maka permasalahan ini akan sangat sederhana. Tinggal Wali Kota duduak baropok dengan Niniak Mamak Nagari Koto Nan Ompek di Balai Adat sesuai adat salingka nagari. Tidak dilakukan kesepakatan sepihak dengan segelintir Niniak Mamak seperti saat ini. Jika nanti berlanjut pula ke meja pengadilan yang sudah pasti akan menguras energi, waktu dan pikiran," jelas Dr. Wendra Yunaldi putera asli Koto Nan Ompek ini.
Dalam serunya perdebatan dan kisruh terkait pemanfaatan tanah ulayat nagari untuk Pasar Syarikat Payakumbuh ini, beredar kabar Niniak Mamak Koto Nan Ompek akan mengadakan Rapat Akbar dan Silaturahmi Anak Nagari pada tanggal 9 Januari 2026 nanti. Tujuannya berkumpul, bermusyawarah dan merapatkan barisan untuk menyikapi persoalan terkait tanah ulayat nagari ini.
Dr. Anton Permana Dt. Hitam selaku Ketua Rapat Akbar dan Silaturahmi Anak Nagari Koto Nan Ompek ini mengatakan, bahwa Rapat Akbar ini akan merumuskan langkah-langkah strategis kedepan bagaimana menyelamatkan tanah ulayat nagari ini dari segala upaya perampasan sepihak oleh kelompok tertentu.
"Tanah ulayat nagari ini adalah aset, kehormatan, identitas, dan hak yang wajib hukumnya dijaga dan dilindungi, sesuai warih nan bajawek dan tutua nan badonga dari para pendahulu kito sebelumnya," tegas Anton Permana Dt. Hitam melalui pesan Whatsaap. (*)
