padanginfo.com-PADANG- "Semenjak saya bertugas dan sudah berulang kali rapat dengan dinas Pendidikan Prov Sumbar, Kepala Dinas-nya tidak pernah hadir," ujar Senator Jelita Donal dengan nada agak kesal.
Kekesalan anggota DPD RI dapil Sumatera Barat disampaikan pada rapat dengan Anggota DPRD SUMBAR Drs. H. Nurfirman Wansyah, M.M, Apt, anggota DPRD Kota Padang H. Islandar, M.H.I, Ketua PGRI Sumbar H. Darmalis, Dinas Pendidikan Sumbar, MKKS Sumbar, Kakan DPD RI Sumbar dan para staff. Rapat berlansung, Rabu, 13 Mei 2026
Di Gedung Serbaguna DPD RI Sumbar di Padang.
" Pada hal, saya ingin tahu langsung masalah pendidikan Sumbar, tapi Bapak Kadis itu tidak hadir. Selaku anggota DPD RI dari Sumbar, saya berwenang menyampaikan masalah pendidikan ke Menteri terkait," kata Wakil Ketua Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan itu
Jelita Donal melihat ,penggunaan dana pendidikan belum sesuai dengan tujuan anggaran, sehingga belum ada mengarah kepada peningkatan mutu hasil didik.
"Anggaran yang ada hanya untuk pembiayaan administratif rutin dan belum menyentuh ranah inovatif peningkatan mutu hasil didik," tegasnya
Sedangkan, kata Jelita Donal, Menteri DikdasmenI telah menyetujui usulan saya agar revitalisasi disamakan antara sekolah Negeri dengan Swasta di daerah bencana
Dibagian lain, ia memaparkan, kasus pelecehan anak di sekolah dalam tahun ini saja 300 kasus, " Maka perlu kita bentuk Satgas untuk pencegahan dan penyelesaian kasus dengan cepat.
Menteri DIKDASMEN telah menyetujui usulan saya agar revitalisasi disamakan antara sekolah Negri dgn Swasta di daerah bencana.
Ia juga.menjelaskan bahwa dana MBG bukan diambil dari dana pendidikan, namun diambil dari dana peningkatan Gizi yang diperuntukkan manfaatnya kepada peserta didik.
Saya sangat menyayangkan hingga saat ini Gubernur belum pernah mengundang orang Senayan (anggota MPR RI) untuk memberikan solusi kongkrit terhadap berbagai polemik di Sumbar, padahal mereka berpotensi besar untuk berjuan demi kemajuan Sumbar
Menanggapi Jelita Donal, pembicara cara dari Dinas Pendidikan Sumbar mengungkapkan ganti menteri ganti kebijakan efeknya mubazir anggaran sementara hasil tidak maksimal dan menyulitkan.
Juga regulasi P3K dan P3K PW belum jelas dan hal ini merugikan mereka semua.
Sementara anggota DPRD Sumbar H. Drs. Nurfirman Wansyah, M.M, Apt mengatakan, sistem pemerintahan kita hari ini berangsur-angsur menjadi sentralistik tanpa terasa.
Temuan kami bahwa sebaran Guru tidak merata, ada sekolah yang gurunya berlebih dan ada sekolah yang gurunya kurang (tidak memenuhi standar).
Juga polemik uang komite menyebabkan banyak guru yang takut menjadi kepala sekolah
Ketua PGRI Sumbar melihat, ada Guru ASN yang terdaftar di sekolah tertentu namun dia tidak mengajar.
Sebaiknya ada UU perlindungan guru.
Dana Bos telah dikurangi dari 50% menjadi 20% untuk gaji Guru Honorer ini bentuk penyiksaan terhadap Pahlawan tanpa tanda jasa
Masalah lainnya disampaikan Afrizal dsrubMKKS Padang. Ia mengataka, Permen soal P3K yang ditempatkan di sekolah asal bisa diurus oleh Yayasan melalui OSS, namun di Sumbar belum bisa terealisasi.
Dana BOS di swasta terlalu menyulitkan karena 40% untuk gaji guru honorer hanya yang sudah masuk dapodik.
Afrizal meminta agar PERGUB tentang POKIR juga diberikan untuk pembangunan sekolah swasta.
Anggota DPRD Padang H. Iskandar M.H.I mwnyebutkan, uang komite untuk SD dan SMP di Kota Padang sudah kami hapuskan. Kalaupun ada tidak boleh rutin dan tidak boleh diwajibkan hanya untuk kebutuhan tertentu.
Masalah lain yang perlu jadi perhatian, kata iskandar sebanyak , 219 Guru di kota Padang akan pensiun sementara Guru Honorer tidak boleh masuk.
Untuk itu, katanya, Moratorium sebaiknya dicabut agar guru ASN dari daerah lain bisa masuk ke daerah yang membutuhkan.
Jelita Donal mengatakan, setelah menyimak diskusi ini memang banyak masalah pendidikan yang disampaikan. Dengan demikian masalah pendidikan Sumbar yang paling urgensi akan di bahas lagi bersama anggota DPD RI terkait di Jakarta. Malah akan diupayakan untuk memperjuangkan sampai ke tingkat kementerian agar beban pendidikan menjadi ringan .
"Saya kira kita kerjasama untuk memajukan dunia pendidikan di daerah ini. Kalau pendidikan maju, kan...kadis pendidikannya yang top," pungkasnya (ak)
