Notification

×

Indeks Berita


Buntut PSU DPD Sumbar, UAS Ajak Warga Sumbar Pilih Kembali Ustad Jelita Donal

Kamis, 13 Juni 2024 | Juni 13, 2024 WIB Last Updated 2024-06-13T04:16:40Z
Ustad Jelita Donal dan UAS (Foto.Ist)

padanginfo.com-PADANG- Ustad Abdul Somad (UAS) yang kini berada di Tanah Suci Mekah terkejut mendengar kabar bahwa pemilihan anggota DPD RI di Sumbar di pilih ulang.

"Beliau, UAS terkejut setelah saya kabarkan pemilihan DPD Sumbar diulang," ujar anggota DPD terpilih dapil Sumbar 2024 Jelita Donal di Padang, Kamis (13/6/2024)

Lewat video singkatnya UAS menyerukan terkait pemilih ulang DPD di Sumatera Barat

UAS lewat video singkatnya dari Mekah mengatakan  ada berita kurang menyenangkan bahwa  pemilih DPD  di Sumatera Barat di ulang sekali.

"Pemiliah ulang ini, sebenarnya menguatkan kita untuk memilih Jelita Donal yang kerap disapa Ustad Jel Fahtullah," ajak UAS yang telah lama bersahabat dengan Jelita Donal

"Ambo minta para buya, ustad, inyiak-inyiak, angkuh-angku dan masyakakat di bumi Minangkabau, mari datang ke TPS untuk memilih Ustad Jelita Donal untuk DPD RI dari Sumatera Barat

Pemungut suara ulang (PSU) Dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) Mengabulkan gugatan Irman Gusman, sehingga MK memerintahkan KPU melakukan PSU di Sumbar dalam tempo waktu 45 hari
Seperti diberita detik.com. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Irman Gusman terkait pencoretan namanya dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD RI. MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU) DPD Sumatera Barat (Sumbar)."Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan putusan 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).

"Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan pemungutan suara ulang," sambungnya.

MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat. MK memberikan waktu paling lama 45 hari untuk KPU melakukan PSU.

Dalam pertimbangannya, MK berpandangan jika KPU telah mengabaikan putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT bertanggal 19 Desember 2023. Di mana, dalam putusan itu menyatakan jika Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang penetapan calon tetap Anggota DPD RI dapil Sumbar batal. 
"Sampai batas akhir pencabutan dan penerbitan keputusan sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan PTUN Jakarta 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, Termohon tidak menindaklanjuti," ujar Suhartoyo. 
Suhartoyo mengatakan berdasarkan pertimbangan putusan PTUN, Irman Gusman tidak pernah diancam pidana 5 tahun atau lebih. Sebab itu, Irman Gusman tidak terikat dengan ketentuan masa jeda 5 tahun. 
"Mengenai hukuman pencabutan hak dipilih dalam masa jabatan publik, pertimbangan hukum putusan PTUN Jakarta 600/2023 menyatakan bahwa oleh karena masa jeda 5 (lima) tahun tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat (Pemohon dalam perkara a quo), maka hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana (Pemohon dalam perkara a quo) selesai menjalani pidana pokok haruslah tetap diberlakukan kepada Penggugat (Pemohon dalam perkara a quo)," tuturnya. 

MK menilai KPU tidak menindaklanjuti putusan PTUN menimbulkan ketidakpastian, menunda keadilan, dan menurunkan kewibawaan institusi peradilan. Dalam kaitannya dengan Irman Gusman, MK menilai ketidakpatuhan itu telah menciderai hak konstitusional warga negara. 

"Demi memulihkan hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dipilih dalam kontestasi pemilu DPD dan kepastian hukum yang adil, maka Keputusan KPU 1563/2023 menjadi tidak dapat diberlakukan dan harus dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum," jelasnya. 

"Dengan dinyatakan tidak berlaku dan tidak sahnya Keputusan KPU 1563/2023 juga berakibat hukum batal dan tidak sahnya Keputusan KPU 360/2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat," sambung dia. 

Selain itu, MK menyatakan PSU tersebut dilakukan tanpa adanya kampanye terlebih dulu untuk Irman Gusman. Maka, menurutnya, penting untuk Irman Gusman menyampaikan kepada publik terkait statusnya sebagai mantan terpidana. 

"Dalam hal ini hanya Pemohon yang belum menyampaikan secara terbuka dan jujur tentang jati dirinya, oleh karenanya menurut Mahkamah terdapat kewajban bagi Pemohon untuk menyampaikan kepada publik mengenai jati dirinya termasuk pernah menjadi terpidana," paparnya.(ak)












Tag Terpopuler

×
Berita Terbaru Update